THE  DEVELOPMENT  OF  THE  OIL  PALM  PLANTATION   THE   ENVIROMENTAL  ORIENTED

OF  THE  EMPOWERMENT   THE  ECONOMY  OF THE  LOCAL  PEOPLE  IN   MANOKWARI 

 

Nataniel  Dominggus mandacan  * )

Program Studi  Magister  Administrasi Publik

Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada

 

ABSTRACT

 

The government pursued the development for the well being of its people. The implementation of the development program in the last fourty years in the Papua province has not resulted in the significant improvement of the living condition of Papua people, while the province has in general contributed a big number of  its very rich natural resources to the interest of central government. The living standard of the rural people of Manokwari regency was still underdeveloped. There was a wide social and economic gap of the native people of  Manokwari  and  those  coming  from  outside  of  the  region. 

The local government made a policy of the environmental oriented and sustainable economic empowerment of the economy of the local people to fill the economic gap. The implementation of the policy was the development of the oil palm plantation in Prafi area of the subdistricts of Warmare and Prafi. The agricultural  enterprise  has  been  operated  for  more  than  20  years.

The  objective  of  the  study  and  the  preparation  of  the  thesis  were:

1)      To analyze the extent to which the implementation of the policy development of the oil palm types The  Plantation  Nucleus  People ( The Nucleus Estate Scheme ) environmental oriented of  the  local people  in  Manokwari  regency  was  succesful.

2)      To appraise the extent  of the policy in improving the well being of the local people.

            The format of the study is to obtain the data in the preparation of the thesis was descriptive and qualitative in nature. The data was collected using four methods. They are: 1) documentation, 2) observation, 3) questionnaire, and 4) interview. The locus of the study was the subdistricts of Warmare and Prafi with the target of the oil palm farmers. There were 374 individuals sampled out from the 3,450  farmers  in  17  sample  villages.    

            The policy was implemented in a cooperation or a partnership with PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan since 1983 and the results were: 1) A 10,000 hectar plantation area has been developed; 2) The employment was created that absorbed 6,200 employee of household heads of the land owner farmers; 3) The was an increase in the income of the farmers from Rp. 500,000 to Rp. 1,000,000 in a harvest per hectar; and 4) The responsible management of the environment  was  practiced.

            The factors influencing or highly related to the success of the implementation of the polidy were: 1) The high commitment of the regent; 2) The high participation of the people; 3) The very positive perception of the policy and the environment; 4) The reliable and high quality field apparatus; and 5) The prevailing harmonious relationship between the local government and PT. Perkebunan  Nusantara  II  Prafi  and  also  the  people.

 

Key  words :  social  and  economic gap,  development  of  the oil  palm  plantation       

                       improving  the  well  being  of  the  local  people.

 

PENGANTAR

Latar  Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam sebuah negara merdeka apapun wujudnya, sasaran dan tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara materiil dan spirituil. Pada dasarnya pembangunan itu adalah suatu proses sosial yang direncanakan dan berlangsung secara berkelanjutan, meliputi proses ekonomi, politik, social, budaya, hukum, ekologi, sumber daya manusia dan aspek lainnya yang menyangkut kehidupan manusia.  Pembangunan yang baik semestinya memiliki dampak positif berlipat ganda dan menekan dampak negatif seminimal mungkin. Fakta  yang terjadi dan dirasakan adalah terjadinya dampak negatif lebih besar disebabkan  banyak hal, mulai dari ketidaktahuan, tidak adanya wawasan, hambatan yang terjadi hingga kesengajaan, semua prilaku ini akan menimbulkan permasalahan berkepanjangan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa usikan terhadap tatanan lingkungan akan terus terjadi sepanjang jaman, sejalan dengan dinamika kehidupan manusia.

Ketika Rakyat Papua ( Irian Jaya ) lepas dari jajahan Pemerintah Belanda yang berkuasa sejak tahun 1828 dan kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 dilakukan transfer administrasi pemerintahan dari United Nation Executive Authority   ( UNTEA ) suatu badan pelaksana yang dibentuk PPB untuk menangani masalah Papua, maka saat itulah Papua kembali  berintegrasi dalam kekuasaan Pemerintah  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga sekarang sudah 40 tahun lamanya aktivitas pembangunan dilaksanakan di Papua namun belum memberi manfaat yang berarti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini dirasakan di seluruh kabupaten di Papua.

Faktor sosial budaya merupakan suatu kendala terbesar dalam memacu tingkat perkembangan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.  Selain faktor dimaksud,  kendala dan hambatan pokok lainnya yang dihadapi dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat di Papua  dan kuhusnya  di  Kabupaten  Manokwari  antara lain :  

1.      Terbatasnya aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat kota dengan  daerah-daerah potensial akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau.

2.      Sulitnya melakukan penataan pemukiman masyarakat dalam  suatu lokasi strategis untuk memudahkan pelayanan, akibat faktor budaya masyarakat yang tidak menghendaki pembauran / penyatuan  pemukiman.

3.  Rendahnya kualitas pengetahuan masyarakat  bila dilibatkan dalam pola  pertanian modern, akibat faktor budaya dan rendahnya  pendidikan. 

Antara tahun 1970-an hinga 1980-an kondisi kehidupan masyarakat di Kabupaten Manokwari sangat memprihatinkan terutama masyarakat   di pedesaan. Berawal dari rasa keprihatinan A.S. Onim ( Mantan Bupati Manokwari ) terhadap kondisi tersebut, lahirlah kebijakan Bupati untuk membangun  perkebunan  kelapa  sawit yang dicetuskannya sejak tahun 1975 yang kemudian baru terealisir pada tahun 1983, berlokasi di dataran Prafi Kecamatan Warmare ( sekarang Kecamatan Warmare, Prafi dan Masni ).

Oleh karena itu perhatian dan pemihakan kepada perekonomian rakyat merupakan upaya khusus yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan ekonomi rakyat melalui perwujudan langkah-langkah strategis yang diarahkan langsung untuk memperluas akses rakyat kepada sumber daya pembangunan serta menciptakan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk ikut berperan memperbaiki tingkat ekonominya menjadi suatu landasan yang kokoh memperkuat kondisi ekonomi daerah sehingga mampu mengatasi ketertinggalannya serta ikut dalam persaingan ekonomi regional dan nasional yang lebih nyata, dinamis, serasi  dan  bertanggung  jawab.

    Kebijaksanaan pembangunan nasional dibidang ekonomi ditetapkan didalam GBHN yang sejak  Pelita III terutuang didalam Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1978, pada Pelita IV dalam Ketetapan Nomor : II/MPR/1983 maupun dalam Pelita V ditetapkan dalam TAP Nomor : II/MPR/1988 kesemuanya menegaskan tentang arah dan prioritas pembangunan ekonomi, salah satu subsektornya adalah pembangunan Perkebunan untuk meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan rakyat dengan mengikutsertakan / melibatkan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta ( TAP MPR 1983  : 71; TAP MPR 1988 : 35 )   

Berdasarkan Kebijaksanaan Nasional tersebut, Pemerintah Daerah  Kabupaten  Manokwari menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 1984/1985-1989/1990. Tiga pendekatan program strategis yang termuat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari tersebut adalah 1). pembukaan isolasi wilayah, 2). pemberdayaan ekonomi rakyat dan percepatan pengembangan kawasan-kawasan potensial, 3). pengembangan dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan, serta peningkatan  kualitas pengelolaan  lingkungan  hidup.

Bila ditinjau dari statusnya, sesungguhnya perkebunan kelapa  sawit  adalah perkebunan sakala besar yang dimiliki dan diusahakan oleh Perusahaan Besar berciri kapitalis, sangat bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat yang masih berpola tani tradisional seperti masyarakat di dataran Prafi Kecamatan Warmare. Namun demikian untuk mempertemukan dua hal yang berbeda ini, Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikembangkan adalah  dengan pola Perusahaan Inti  Rakyat  Perkebunan ( PIR-BUN ) meliputi Kebun Inti yang dimiliki  Perusahaan dan Kebun Plasma yang diperuntukan bagi Masyarakat, baik warga masyarakat lokal setempat  maupun warga transmigrasi dari Pulau Jawa, Bali dan NTT.  Mengingat keterbatasan daya dan dana yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat, maka dilakukan kerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan sebagai Perusahaan Inti untuk turut merealisasikan kebijakan / program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dimaksud. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR-BUN ini dikarenakan beberapa hal antara lain : masyarakat sebagai petani belum mampu untuk  membangun  lahan kebun sendiri, menyediakan bibit, membiayai tenaga kerja dan unsur-unsur lain. Dengan demikian Perusahaan Perkebunan sebagai Inti dapat lebih dulu melakukan / menyiapkan semua kebutuhan  yang  kemudian dikompensasikan  sebagai kredit kepada petani  plasma.

 

Masalah  Penelitian

          Permasalahan  pokok  dalam kajian ini adalah  bahwa : sudah  kurang lebih  40 tahun pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengeksploitasi kekayaan alam Papua untuk kepentingan nasional, namun taraf hidup masyarakat  lokal   pedesaan  di  Papua umumnya dan  Kabupaten  Manokwari  secara khusus  belum  mengalami  perubahan  yang  signifikan sebanding  dengan sumber daya alam yang disumbangkan untuk negara. Terjadi  kesenjangan  sosial dalam wujud  perbedaan  taraf  hidup  antara  masyarakat  lokal  dengan  sesama  warga  lain  yang  datang  dari  luar daerah dengan berbagai  alasan  untuk  membangun,  misalnya  seperti  warga  transmigrasi  dari  Jawa, Bali  dan  Nusa  Tenggara  Timur.

Berdasarkan  latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di depan, maka rumusan permasalahan penelitian adalah “bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berpola PIR  yang ramah lingkungan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat  selama  10 tahun terakhir di Kabupaten Manokwari ? “

 

Tujuan  Penelitian

         Tujuan  dari  penelitian yang dilakukan ini adalah : 1). Menganalisis seberapa jauh Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berpola PIR yang Ramah Lingkungan diterima  dan  dinikmati  masyarakat  di  Kabupaten  Manokwari. 2). Mengukur seberapa besar manfaat program atau kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat  lokal.

 

Landasan  Teori

        Menurut Badrun ( 1996 : 50 ) pembangunan / pengembangan perkebunan  kelapa sawit dengan pola PIR ini pada dasarnya  bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran, antara lain : a). Meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah melalui keikutsertaannya sebagai pemilik kebun plasma dengan harapan mampu menerapkan teknologi yang sesuai  sehingga kebunnya berada pada tingkat produktifitas yang tinggi. b). sebagai upaya pendistribusian  kekayaan nasional  kepada masyarakat, melalui pendistribusian kredit untuk pembangunan kebun, dan pendistribusian lahan melalaui pemberian sertifikat  tanah. c). sebagai upaya penyebaran pembangunan ke berbagai wilayah baru yang belum terjamah pembangunan teristimewa daerah terpencil dengan prasarana yang  sangat  tidak memadai sekaligus berperan sebagai pusat pertumbuhan. d). Memadukan perusahaan  besar sebagai inti dari perkebunan rakyat sebagai  plasma  untuk mentransfer teknologi dan pertumbuhan kelembagaan-kelembagaan baru dikalangan masyarakat  yang lebih  maju 

        Dalam dunia perkebunan dikenal  3 ( tiga ) bentuk usaha perkebunan yaitu :  Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rayat.  Secara nasional  pembangunan perkebunan  yang terencana telah dilakukan sejak Pelita I. Pada masa itu keadaan perkebunan sangat memprihatinkan baik perkebunan rakyat, perkebunan besar negara ataupun perkebunan besar swasta. Berdasarkan kenyataan bahwa sebagian besar perkebunan yang ada adalah perkebunan rakyat  yang kemudian didasarkan atas sifat komoditas perkebunan yang merupakan komoditas yang diperdagangkan serta keinginan untuk tercapainya pembangunan, maka salah satu kebijaksanaan yang  ditempuh adalah : Pembangunan perkebunan rakyat yang didukung oleh perkebunan besar  yang  dikenal dengan nama  Pola  PIR.

Sedangkan pembangunan atau bidang-bidang pembangunan tetentu  yang siap dilaksanakan  adalah merupakan suatu  kebijaksanaan dari  pimpinan  atau suatu  lembaga yang dilaksanakan oleh  lembaga  yang bersangkutan atau orang / lembanga lainnya. Sehubungan dengan itu secara  tegas dikemukakan  oleh Udoji bahwa “ the execution of policies is as important if not more important than policy –making. Policies will remain dreams or blue pronts file jackets unless tey are implementet”    ( pelaksanaan kebijaksanaan adalah  sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak dimplementasikan (Udoji, 1981:32 dalam Wahab, 2001:59 ). Jadi sesungguhnya implementasi kebijaksanaan itu sesndiri adalah suatu “proses”,  seperti  yang  dirumuskan  secara rinci  oleh  Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan penting dari eksekutif  atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah  yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan / mengatur proses implementasinya yang berlansung setelah melalui sejumlah  tahapan  tertentu.  

Berbicara masalah pembangunan yang ramah lingkungan, maka menurut Otto Sumarwoto ( dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 2002 : 2 ) bahwa lingkungan atau ekologi adalah “Ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”. Studi-studi ekologi / lingkungan meliputi berbagai bidang : studi ekologi sosial, ekologi manusia, ekologi kebudayaan, ekologi fisis, ekologi biologis, ekologi politik,  ekonomi  dan  lainnya.  Ekologi Fisis, adalah studi menyangkut lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Ekologi Sosial, adalah relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam waktu tertentu dan yang  terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif. Sedangkan ekologi manusia merupakan studi tentang interaksi antara manusia dan kondisi alam. Ekologi Kebudayaan atau lingkungan budaya sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variabel habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan                    ( Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 2). Sementara itu, ekologi ekonomi seperti dikemukakan oleh Raldi H. Koetur ( 1997 : 16 ) dari sudut pandang ekonomi sumberdaya lingkungan bahwa “meningkatnya permintaan melalui kegiatan intensif manusia menghasilkan suatu kualitas lingkungan tertentu. Peningkatan permintaan yang berlebihan yang menghantar pada kegiatan manusia yang lebih intensif terhadap sumber daya yang ada, maka pada saat yang sama akan terbentuk kualitas lingkungan  yang lebih rendah dengan dampak negatif  yang  semakin  meningkat.

Selanjutnya  Mubyarto ( 1999 : 19 ) mengungkapkan bahwa kondisi dan periode perkembangan kita sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menyadarkan betapa kunci ketahanan ekonomi nasional kita sebenarnya tidak semata-mata terletak di tangan “para konglomerat” yang sejauh ini dianggap sebagai simbol usaha-usaha yang “efisien” dan “profesional” yang dapat diandalkan dalam era persaingan global yang semakin ketat. Ketahanan nasional sebenarnya sangat erat kaitannya dengan keandalan ekonomi rakyat, yang dalam sejarah di masa penjajahan maupun pada 25 tahun pertama kemerdekaan (1945-1969) telah membuktikannya. Ekonomi rakyat atau perkonomian rakyat adalah sokoguru perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi rakyat dengan cara semakin memberdayakannya tidaklah sekedar merupakan kebijaksanaan karikatif yang dikhawatirkan akan “mengganggu upaya peningkatn efisiensi ekonomi nasional” tetapi diyakini justru akan mendukung upaya-upaya ke arah itu. Ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan adalah sumber kekuatan kita, sumber daya ketangguhan  ekonomi  nasional  masa  depan.

 

CARA  PENELITIAN

          Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui 4 ( empat ) cara, yaitu : 1). Metode Dokumentasi; 2).Metode Observasi; 3). Metode  Angket dan 4). Metode  Wawancara. Lokus  penelitian di  Kecamatan Warmare dan Kecamatan Prafi dengan sasaran atau fokusnya pada petani kelapa sawit. Dari 3.450 petani di lokus penelitian diambil sampel sebanyak  374  petani dalam 17 desa  sample, yaitu di Kecamatan Warmare  pada  9  desa  dari 18 desa  yang dimiliki dan  di  Kecamatan  Prafi  diambil 8 desa  dari  jumlah  15  desanya. 

     Data  penelitian  yang  dihimpun   terdiri  atas 2 ( dua ) jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder dihimpun dari instansi Pemerintah Kabupaten Manokwari ( Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Kantor Statistik Kabupaten  Manokwari ) dengan menggunakan Form Dokumentasi sebagai Instrumen Pengumpulan Data, kemudian juga menjaring informasi dan data dari beberapa informan  kunci, menggunakan instrumen Pedoman Wawancara untuk mengetahui pola kebijakan serta untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan dan implementasinya. Data yang dikumpulkan melalui Form Dokumentasi  adalah data yang bersifat deskriptif tentang keadaan umum daerah  penelitian  serta  pengamatan  kondisi obyektif  lapangan  yang  dicatat  oleh  penulis  dalam  catatan  pribadi.

       Sedangkan  data  / informasi  melalui  wawancara  diperoleh  dari  para  informan  kunci  yaitu dari D. da  Costa (mantan Kepala Dinas  Perkebunan ), Sefnat Yunias Paiki  ( mantan  Manteri  Kebun  pada Dinas  Perkebunan ), Sakhrin Habib     ( mantan  Manteri Polisi Pamong Praja  pada Kantor Camat  Warmare ),  Ms  Randa   ( mantan  Kacab Dinas  Kehutanan  XIV  Manokwari ), Yosep  Lekitoo  ( mantan  peneliti  pada Balai Penelitian  dan Pengembangan Kehutanan Maluku – Irian Jaya di Manokwari ).  Kemudian  data  primer  diperoleh  melalui angket yang disebarkan kepada para responden yaitu karyawan perkebunan yang sekaligus adalah petani plasma kelapa sawit. Dari 450 eksemplar angket yang disebarkan  kepada  petani, terkumpul kembali sebanyak 374 exemplar atau  83 %. Jumlah 374 buah angket tersebut berasal dari 17 desa pada dua kecamatan lokus, masing-masing Kecamatan Warmare ( Kec.Induk ) sebanyak 174 orang petani sample dan Kecamatan Prafi         ( Kec. Pemekaran ) sebanyak 200 orang petani  sampel. 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN

         Jika  Pulau Papua diibaratkan  sebagai  seekor  burung  cenderawasih,  maka Wilayah Kabupaten Manokwari  terbentang disepanjang bagian leher   dan  kepala yang  dikenal  dengan  sebutan  Wilayah  Kepala  Burung  meliputi  Manokwari, Sorong dan  Fak-Fak. Sebelum  pemekaran Kabupaten Manokwari pada tahun 2003 yang lalu menjadi 3( tiga ) wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, Luas wilayah Kabupaten Manokwari  adalah 37.901 Km², memiliki 17 wilayah  kecamatan, 11 kelurahan dan 553  desa.

          Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa, potensi lahan untuk pengembangan perkebunan merupakan salah satu  sumber daya ekonomi  yang  sangat diandalkan karena melalui pengembangan lahan perkebunan dapat menyerap dan memanfaatkan langsung  tenaga kerja lokal  dalam  berbagai strata pendidikan, pekerjaan ini hanya mmembutuhkan ketekunan dan ketrampilan teknis di lapangan.  Berdasarkan  Survey lapangan dan penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Pertanian  Manokwari  dan para konsultan dari  perusahaan  perkebunan negara mapun swasta ditemukan lahan seluas 945.900 hektar tersebar di beberapa kecamatan  yang cocok  bagi pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan yang bernilai eksport ( data potensi lahan terlampir / tabel 1 ). Dari luas lahan tersebut kurang lebih 25 % telah dimanfaatkan untuk pengembangan perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan Negara, Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat untuk pengembangan  kelapa  sawit  dan  kakao.

           Pengembangan  perdana perkebunan kelapa  sawit  dengan  pola  PIR  baru dimulai akhir  tahun 1982 ( Desember 1982 ) dan secara  efektif dilaksanakan  dalam tahun  anggaran 1983  berlokasi di  dataran  Prafi  yang terbentang  pada  3 wilayah kecamatan, masing-masing  Kecamatan Warmare ( Kecamatan Induk ), Kecamatan  Prafi dan Kecamatan Masni ( Pemekaran ).  Luas lahan  yang tersedia  pada  3 kecamatan ini adalah  55. 900 hektar, mulai dari Kecamatan Warmare hingga pantai Sidey Kecamatan Masni. Lahan yang telah direncanakan pemenfaatannya  seluas  40.000 hektar di dataran Prafi terdiri dari 28.000 hektar diperuntukan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan 12.000 hektar  untuk  pengembangan  tanaman  padi  sawah.

          Pengembangan  perkebunan  kelapa sawit dengan pola  PIR ini dinyatakan berhasil. Kriteria keberhasilan ini secara fisik dapat dilihat  pada luas  areal  kebun yang dibangun / dikembangkan  mulai dari tahun 1983 hingga tahun 1997  mencapai 10.207 hektar, terdiri  dari  7.400 hektar ( 72,50 % ) adalah kebun plasma milik masyarakat  dan  2.807 hektar ( 27,50 % ) adalah kebun inti milik  PT. Perkebunan  Nusantara II Medan. Realisasi perluasan areal perkebunan pertahun sebagimana dimuat  pada table 2 ( tertlampir ). Lahan perkebunan kelapa sawit  tersebut  tersebar pada : 1). Kecamatan Warmare  seluas  1.068 hektar;  2). Kecamatan  Prafi  3.332  hektar dan di Kecamatan  Masni seluas 3.000 hektar.   Sumber dana  yang digunakan  dalam pembangunan perkebunan ini berasal dari :  APBN,  Pinjaman  Bank Pembangunan Asia (  ADB ),  Kredit Koperasi Primer Anggota ( KKPA )  dan  PT. Perkebunan  Nusantara  II  Medan.

           Dampak positif maupun negatif yang timbul sebagai akibat dari  pengembangan perkebunan besar ini, sebagai berikut : 

1 ). dampak  positif, yang dirasakan atau dinikmati masyarakat terutama pada 3 wilayah  kecamatan tersebut, yaitu : ( a ). Terbuka  kesempatan dan lapangan  kerja bagi warga masyarakat local yang tidak berpendidikan sekalipun untuk berkerja  sebagai tenaga kerja kasar / karyawan  perusahaan maupun utamanya adalah  sebagai petani plasma  yang  memiliki lahan usaha sendiri. Tenaga Kerja yang terserap terutama sebagai petani plasma sesuai tujuan utama pembangunan  perkebunan ini sampai dengan tahun 2003 yang  lalu adalah sebanyak  6.200  kepala keluarga petani tersebar pada Kecamatan Warmare 534 kepala  keluarga, Kecamatan  Prafi  2. 916  kepala  keluarga  dan Kecamtan Masni  2.750  kepala keluarga.   ( b ). Dari  lapangan  usaha tersebut  pendapatan masyarakat  khususnya petani plasma yang diperoleh dari  panen  buah kelaphd9 sawit  mencapai 66 – 80 %  meningkat  50 % dari usaha sebelumnya sebagai petani tradisional yang  hanya  mencapai  15 – 30 %. ( c ). Dari  sisi  budaya, terjadi pembauran budaya antara masyarakat lokal dan warga dari luar. Masyarakat lokal mulai belajar dan membiasakan diri untuk menyimpan kelebihan pendapatannya pada bank pemerintah kurang lebih mencapai 37,4 %. Dan sekitar 40,9 % membangun rumah permanen ( modern ), 54 %membangun rumah semi permanen dengan sistem gotong royong dan beralih dari kebiasaan hidup menempati rumah-rumah tradisional  secara berkelompok dalam jumlah  15 hingga  20  keluarga  ke  rumah  modern yang ditempati 1 ( satu ) keluarga. ( d ).  Pengeloloaan lingkungan baik  alam/ tanah dan hutan, social. Ekonomi dan budaya nampak tertata  secara baik, seperti aktivitas  masyarakat sebagai petani plasma menuntut mereka untuk  tetap mengawasi dan merawat tanamannya  sehingga mengurangi kegiatan merambah hutan, dari sisi lingkungan  sosial  terjalin  kehidupan  yang harmonis antar berbagai suku dan ras, hidup berdampingan  dalam  lokasi yang sama, melakukan kegiatan ekonomi yang sama, terjadi pembauran  budaya secara alami.     ( e ). Terbuka isolasi daerah dan sosial. Realisasi dari Program Pengembangaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut telah mempercepat terbukanya isolasi daerah, memperlancar arus transportasi yang turut meningkatkan pendapatan masyarakat di dataran Prafi, memperlancar interaksi sosial dan komunikasi antar daerah sehingga membawa masyarakat semakin  terbuka kepada suatu kehidupan budaya kebangsaan yang saling menghargai dan menghormati hak azasinya masing-masing.

2 ). Dampak negarif  yang  terjadi  dan terasa dalam masyarakat  antara  lain :            ( a ).  Pengembangan areal perkebunan yang luasnya  telah mencapai  10.207 hektar tersebut walaupun berada pada Kawasan Hutan  Produksi  yang dapat dikonversi (HPK ), namun secara nyata telah mengganggu  ekosistem   pada  areal  hutan  dan lingkungan sekitarnya. Keberadaan dari keanekaragaman  flora dan fauna lembah  di dataran Prafi menjadi hilang. Iklim mikro yang kurang sejuk dirasakan  setelah  dibukanya lahan  hutan  menjadi  kebun kelapa sawit. Nilai konservatif dan estetika hutan menjadi  hilang. Dengan sendirinya  salah satu aspek budaya masyarakat  yang menggantungkan hidupnya  pada  hutan  pun  ikut   berubah  atau  hilang.                   ( b ). bahwa  sewaktu-waktu limbah  pabrik  akan  mencemarkan  lingkungan  hidup masyarakat  yang kebanyakan berada di sekitar hulu sungai, disebabkan letak  pabrik  pengolahan hasil sawit saat ini  kurang  tepat / kurang  cocok karena berada di posisi hilir sungai sehingga perlu dipikirkan agar dipindahkan  ke lokasi yang aman dan strategis yang dapat pula menunjang kelancaran arus transportasi pengangkutan  hasil  produksi. 

         Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan perkebunan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti  :     1). Komitmen  membangun yang  tinggi dari Bupati;   2) Persepsi  dan  Partisipasi yang baik dari warga masyarakat  terhadap kebijakan dan lingkungan; 4). Kualitas  kerja  aparat  di lapangan yang cukup tangguh serta 5). Terjalinnya hubungan  kerja  ( kemitraan ) yang harmonis antara Pemda dan  PT. Perkebunan   Nusantara  II  Prafi serta  warga  masyarakat di Kecamatan Warmare dan Kecamatan Prafi bahkan  Kecamatan  Masni.  Komitmen  Bupati  yang tinggi, bila didukung dengan persepsi dan partisipasi masyarakat yang baik terhadap kebijakan / program yang dicanangkan,  serta ditunjang pula dengan  kualitas kerja yang baik dari aparat dan tercipta hubungan kerja yang harmonis dengan mitra kerja, diharapkan Implementasi Kebijakan dapat berhasil sehingga tujuan dari  kebijakan yang ditetapkan  dapat  pula tercapai, seperti  tergambar  dalam  skema   terlampir   ( gambar  1  ).   

  Manfaat yang dirasakan penduduk setelah 10 tahun program berjalan, 70 % responden  berpendapat  bahwa  program itu “ sangat menolong masyarakat”, 17 % berpendapat programnya “ menolong“ kemudian yang menilai program “ cukup menolong” ada 11 % dan 2  % yang menjawab bahwa kondisi masyarakat biasa-biasa saja tidak  terlalu  menggembirakan.  Selain  itu  sebagian  besar responden       ( 92,25 % ) menilai bahwa walaupun  wajah  hutan, sumber daya alam, flora dan fauna dikawasan lembah, serta sumber-sumber mata pencaharian masyarakat hilang akibat pembangunan perkebunan  kelapa sawit akan tetapi manfaat yang diperoleh masyarakat melalui  pembangunan perkebunan tersebut masih jauh lebih besar manfaatnya untuk menjamin hidup bila hutan dibiarkan tanpa  pengolahan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Terdapat juga 90,64 % responden memberikan pendapat bahwa program  28.000 hektar kebun kelapa sawit yang telah, sedang dan akan dikembangkan tidak begitu saja menghilangkan hak-hak ulayat masyarakat, karena mereka sendiri  dilibatkan untuk mengelola sumber daya alam/hutan disetiap kawasan hak ulayat masing-masing penduduk sebelum diolah  menjadi  kebun  sawit. Hanya  9,36 %  responden  yang   berpendapat   lain.

 

 

 

 

KESIMPULAN

        Berdasarkan hasil penelitian yang secara singkat diuraikan di depan, maka  ditarik   kesimpulan   sebagai  berikut :

1. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berpola PIR yang Ramah Lingkungan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, di dataran Prafi Kecamatan Warmare dan Kecamatan Prafi Kabupaten Manokwari kurang lebih 20 tahun lalu, dinyatakan “cukup berhasil “.  Indikator  keberhasilan ini  dapat dilihat dari lahan  perkebunan yang dibangun sejak tahun 1983 hingga 1997 mencapai 10.207 hektar, terdiri dari 7.400 hektar  merupakan lahan usaha petani plasma ( masyarakat ), yang menyerap  6.200 orang  Kepala Keluarga diperoleh melalui kredit. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai  faktor  seperti :  a). Faktor  Kebijakan, yaitu adanya komitmen Bupati yang tinggi untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan strategi memberi peluang / kesempatan kepada investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Manokwari dalam kegiatan perkebunan; melibatkan serta memotivasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan yang dibuat seperti perencanaan penentuan lahan, mengutus perwakilan masyarakat untuk melalukan studi banding, memilih kelompok sasaran program serta membagun  kemitraan  dan  menciptakan   keharmonisan   kerja.  b). Faktor  Organisasi, meliputi  Sumber Daya  Manusia yang tersedia baik kualitas akademisnya maupun mentalitasnya dalam menjalankan tugas, Budaya Organisasi,  Alokasi  dana  penunjang program yang memadai  dan  unsur  manajemen  organisasi. c). Faktor Ekologi/Lingkungan, seperti lingkungan sosial menyangkut budaya dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan dan eksistensi llingkungan alam, politik, tingkat ekonomi masyarakat, serta  lingkungan  alam  ( geografis dan potensi )  kesemuanya  cukup menunjang.

 

2.  Kebijakan atau program ini dinilai sangat bermanfaat karena dapat menciptakan lapangan  kerja  sehingga  warga  masyarakat lokal di Kecamatan Warmare dan Kecamatan Prafi bahkan Kecamatan Masni mendapat kesempatan untuk merobah dan meningkatkan taraf hidupnya. Pendapatan bersih masyarakat  ( Petani  Plasma )  setelah  dipotong  kredit  mencapai  66,84 % – 80 %, bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh warga masyarakat sebelum masuknya perkebunan atau pun pendapatan warga yang hingga saat ini tidak berkecimpung dalam  kegiatan perkebunan kelapa sawit sebagai karyawan maupun sebagai petani plasma, penghasilan rata-rata perbulan  tidak menentu hanya berkisar antara 15 – 30 % dari hasil usahanya  yang   masih   bersifat   tradisional.   Jadi   peningkatannya   mencapai   50  %.  Hal ini nampak didalam  hasil-hasil  nyata  yang diperoleh dan dinikmati  warga masyarakat setempat seperti memiliki rumah permanen, menyekolahkan  anaknya hingga  sekolah  menengah bahkan perguruan  tinggi, secara  kelompok  membeli  kendaraan   ( truk ) untuk usaha  bersama, bisa  menabung  dari  kelebihan  pendapatannya  di  bank  pemerintah,  dapat  beradaptasi  dengan  kelompok  masyarakat  luar  yang  sama-sama  menjadi petani plasma.         

 

 

 

 

 

 

=================

 

 

 

 

Daftar   Lampiran

 

 

Tabel. 1   Potensi  Lahan  dan Rencana Pengembangan  Komodi 

                 Perkebunan 

Lokasi	Letak  geografis	Luas Lahan dan  Fisiografi	Komoditi yang cocok
1	2	3	4
1.Dataran Prafi sampai pantai Sidey               2.Pantai Utara Bintuni (Bintuni,  Aranday  &  Merdey )	133027’-133057’BT dan 000 49’-000 58’ letak 40 Km ke arah barat laut kota Manok-wari antara Sungai Kasi ( Barat ) dan Sungai Prafi  ( Timur) antara Pegunungan Arfak        ( Selatan ) dan Lautan Pasifik   ( Utara )     131018’-133051’BT 00056’-1047’ LS letak 134 Km antara dataran tinggi Kebar dan Teluk Bintuni	55.900 Ha Fisiografi :  dataran degan lereng 0-30  Curah hujan 2500-3000 mm per thn, hari hujan 100-150 hari.             550.000Ha. Fisiografi : secara keseluruhan datar, makin ke utara makin bergelombang ringan. Curah hujan 2.000 – 3.000 mm per tahun; Hari hujan 159 hari, menurun pada bulan Mei sampai September.	Kelapa sawit, Kakao, Karet, Kelapa dalam.                   Kelapa  sawit, Kakao, Sagu                   Tabel berlanjut ……
3.Dataran Isim, Momi dan Ransiki                     4.Dataran Babo	134000’-134016’  BT 1008’ – 1036’ LS, Letak  120  Km  arah  selatan  kota  Manok-wari                   130019’-133050’ BT 00055’-1048’LS, letak 210 Km arah  selatan kota  Manokwari.	90.000 Ha.  Fisiografi : secara umum datarannya bergelom-bang ringan, semakin menjauh  dari pantai berkelombang sema-kin  berat.       Curah hujan  1.000-1750 mm  per  tahun. Hari hujan : 100 hari, terluas  antara bulan Oktober – Januari.     250.000Ha. Fisiografi : secara  keseluruhan  datar Curah hujan : 1.500-3.000 mm  per  tahun. Hari hujan :  100 – 150 hari. September  sampai Januari.	Kelapa sawit, kakao, dan tanaman perkebunan lainya.                   Kelapa  sawit, Kakao, Kopi dan tanaman perkebunan lainnya.

 

Sumber  data : -    Dinas  Perkebunan  Kab.   Manokwari, 1988

-         Monografi  Kabupaten  Manokwari, 1990

 

 

Tabel  2.   Pengembangan  Areal  Perkebunan  Kelapa  Sawit

TAHAP	TAHUN	POLA  / PERUNTUKAN	LUAS   LAHAN        ( HA )
1	2	3	4
I      II    III	1983 s/d 1988 1990 s/d 1993 1985 s/d 1991 1995 s/d 1997	Inti   Perusahaan            sda  PIR / Petani  Plasma             sda	2.775,01       31,99  4.400  3.000

Sumber  Data : -  Dinas Perkebunan Kab. Manokwari 

                         -  PT. Perkebunan  Nusantara II  Kebun Prafi

 

 

 

 

 

Meningkatnya  taraf     hidup   masyarakat

 

 

 

 

Keberhasilan  Implementasi Kebijakan  Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR  yang  Ramah  Lingkungan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat      - Luas  lahan  yang  dibangun -   Tersedia   lapangan  pekerjaan - Meningkatnya   pendapatan  masyarakat -             - Terkelolanya  lingkungan  hidup  secara  -                bertanggung  jawab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitmen Bupati  yang tinggi

Persepsi dan Partisipasi Masyarakat yang  baik

Kualitas  kerja yang baik dari Aparat

Kemitraan  kerja yang  harmonis

 

 

Gambar 1. Skema  Faktor  Pendukung Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

 

Baswir, Revrisond., 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Pustaka Pelajar bekerjasama IDEA, Yogyakarta.

 

Baiquni, Muhammad dan Susilowardani., 2002. Pembangunan yang tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Penerbit Transmedia Global Wacana, Yogyakarta.

 

Badrun, M, 1996 Perusahaan Inti Rakyar Perkebunan ( PIR-BUN ) Kemitraan Usaha Besar  Dalam Agribisnis Perkebunan, Yayasana Gramedia.

 

 

Faisal, Sanapiah. 2001. Format-format Penelitian Sosial. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

 

Hardjosoemantri, Koesnadi, 2002, Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

 

Koestoer, R. H. 1997., Prespektif Lingkungan Desa-Kota:­ Teori dan Kasus Penerbit Universitas Indonesia, Salemba Jakarta.

 

Mubyarto, 1999. Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Aditya Media Yogyakarta.

                                                           

Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

 

Pemerintah Kabupaten Dati II Manokwari, 1994. Potensi dan Prestasi Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari. Penerbit Humas Pemda Tk. II Manokwari.

 

Setyodarmojo, Soenarko, 1998.  Public  Policy :  Pengertian  Pokok  untuk  Memahami  dan  Analisa  Kebijaksanaan  Pemerintah.  Penerbit Papyrus,  Surabaya.

 

Wahab, Solichin  Abdul, 2001.  Analisis  Kebijaksanaan : Dari Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara.PT. Bumi  Aksara,  Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBANGUNAN   PERKEBUNAN   KELAPA  SAWIT  POLA   PIR   YANG  RAMAH   LINGKUNGAN

DALAM  UPAYA  PEMBERDAYAAN   EKONOMI  RAKYAT 

DI   KABUPATEN   MANOKWARI   PAPUA

 

 

 

 Disusun  oleh

Nataniel  Dominggus  Mandacan

8628/PS/MAP/01

 

 

 

 

 

Pembimbing  Utama                                          

                                                                                Tanggal,…………………..

Dr. Samsubar  Saleh                                            

 

Pembimbing Pendamping  I                                         

                                                                                 Tanggal,…………………..

   Drs.  Ratminto,  MPA                                          

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   PEMBANGUNAN  PERKEBUNAN  KELAPA  SAWIT  POLA  PIR

YANG  RAMAH LINGKUNGAN  DALAM  UPAYA  PEMBERDAYAAN  EKONOMI  RAKYAT

DI  KABUPATEN  MANOKWARI  PAPUA

                                                                             

 

Naskah Publikasi

Untuk memenuhi persyaratan

Wisuda Program S2

 

 

 

 

 

Disusun oleh:

 

Nataniel Dominggus Mandacan

No.Mhs.8628/PS/MAP/01

 

 

                   

 

 

PROGRAM PASCA SARJANA

 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2004